Padang, Humas UIN IB 11/08/17

UIN Imam Bonjol Padang yang baru saja alih status dari institut, menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam bidang pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan MoU dilaksanakan kemaren Kamis, 10/08/17 di aula Buya Sutan Mansyur oleh Rektor Dr. Eka Putra Wirman, MA dan Kajati Diah Srikanti, SH. MH.

Rektor UIN Imam Bonjol, DR. Eka Putra Wirman, MA dalam sambutannya menyatakan bahwa sesungguhnya UIN Imam Bonjol semasa masih IAIN sudah cukup lama menjalin kerjasama dibidang pendampingan hukum dengan Kejati Sumbar. Hari ini penandatanganan MoU bersifat penguatan kerjasama kedua lembaga.

UIN IB sebagai sebuah perguruan tinggi yang terus berbenah untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi agama yang terbaik, sudah barang tentu akan selalu terlibat dalam aktifitas tata usaha negara dan pengadaan barang dan jasa. Mengingat regulasi yang menjadi payung hukum dari kedua aktifitas tersebut bersifat dinamis, maka UIN IB menyadari perlunya bantuan pendampingan dari Kejati Sumbar. Oleh sebab itu DR. Eka Putra berharap Kejati Sumbar berkenan dan secara aktif memberikan legal opinion kepada UIN Imam Bonjol, terutama hal hal yang terkait dengan hukum perdata dan tata usaha negara. Sehingga langkah aktiftas UIN IB yang sedang digenjot untuk melakukan pembenahan diri secara cepat dan tepat tidak tersandung masalah hukum.

Sementara Kajati Sumbar Diah Srikanti, SH, MH menyatakan bahwa Kejati Sumbar memberikan apresiasi kepada UIN Imam Bonjol yang telah berupaya memanfaatkan fungsi kejaksaan di bidang DATUN (perdata dan tata usaha negara) dan memberikan kepercayaan kepada Kejati Sumbar untuk melakukan pendampingan hukum sesuai koridor yang berlaku.

Diah menjelaskan bahwa dengan adanya Mou yang ditandatangani kedua pihak, Kejati Sumbar akan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mewwakili kepentingan UIN Imam Bonjol, khusunya dalam bidang DATUN. Fungsi JPN Kejati Sumbar untuk UIN Imam Bonjol tentu akan dilaksanakan setelah adanya Surat Kuasa Khusus.

Terkait dengan hal di atas, Diah Srikanti meminta Asisten Perdata dan Tata Usaha negara, beserta Jaksa Pengacara Negara pada bidang DATUN untuk segera menindaklanjuti dengan langkah langkah teknis yang lebih detail mengenai bentuk bentuk operasional kerjasama tersebut. Sehingga pada saat permasalahan timbul dapat segera ditangani, dengan tujuan permasalahan dimaksud tidak berlarut larut. EN.